Rumah Jokowi akan dipasangi monitor besar pantau kerja PNS DKI

Pejabat Pemprov DKI Jakarta sepertinya tidak akan bisa bermalas-malasan saat bekerja. Nantinya, setiap gedung tempat mereka bekerja akan dipasang Closed-circuit television (CCTV).

Dan, CCTV itu akan terhubung dengan Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Jadinya, tiap hari mantan wali kota Solo itu bisa memantau kerja bawahannya tersebut.

Soal pemasangan ini pun sudah dibahas dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Pembahasan dilakukan siang tadi di Balai Kota.

"Bahas IT (dengan gubernur), kan sudah pasang fiber optik di rumdin (rumah dinas). Jadi kan cepet bisa monitor gambar, kan tiap gedung ada CCTV jadi Pak Gubernur cepet, begitu lihat satu kondisi bisa langsung perintah ke lurah, ke kecamatan mana gitu," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Jumat (4/1).

Jika ada beberapa pekerjaan belum terselesaikan, Jokowi akan memberikan rapor merah. "Terus tugas mana yang belum selesai nanti akan keluar rapor merahnya, bisa keluar kode. Ada deadline-nya. Nanti gambarnya masuk ke website jakarta.go.id," jelas Ahok.

Beberapa waktu lalu, Jokowi sudah memerintahkan agar dipasang CCTV di kantor-kantor kelurahan dan kecamatan. Pemasangan akan dilakukan pada tahun ini.

Sumber                : http://www.merdeka.com/jakarta/rumah-jokowi-akan-dipasangi-monitor-besar-pantau-kerja-pns-dki.html

Jokowi akan paksa semua gedung di Jakarta bangun sumur resapan

DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) telah menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang sumur resapan yang harus dimiliki di setiap bangunan atau gedung di Ibu Kota. Sehingga, setiap gedung-gedung nantinya diwajibkan membangun sumur serapan. Sumur ini nantinya untuk membantu mengatasi banjir Jakarta.

"Ini baru disiapkan Pergub yang memaksa nanti semua gedung, kantor, perumahan, apartemen harus ada," ujar Jokowi di Balaikota Jakarta, Jumat (4/1).

Jokowi juga telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan sumur serapan. Namun, sumur serapan tersebut bukan sekedar yang memiliki kedalaman satu atau dua meter saja, tetapi 150-200 meter.
Gubernur
"Sehingga nanti mempengaruhi kualitas air tanah, dan kita paksa, tadi juga sudah kita sampaikan untuk segera dibuatkan pergub," ucapnya.

Pergub yang akan dituangkan ini untuk memperbaiki Pergub yang lama. "Kalau dulu Pergubnya hanya sumur resapan kecil yang semeter, enggak ada artinya kalau itu," katanya.

Dalam Pergub baru nanti, pemilik gedung diwajibkan membuat sumur serapan. Sementara itu, dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berada di Dinas Tata Ruang dan Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) harus mencantumkan jumlah sumur serapan di setiap meternya.

"Setiap IMB kemarin juga sudah saya sampaikan, yang membuat IMB tuh dinas tata ruang dan P2B, juga setiap mengeluarkan IMB tercantum harus ada jumlah sumur resapannya setiap meter, detail, komplit, tapi Pergubnya baru disiapkan," tandasnya.

Sumber                : http://www.merdeka.com/jakarta/jokowi-akan-paksa-semua-gedung-di-jakarta-bangun-sumur-resapan.html

Program Kartu Jakarta Sehat picu lonjakan jumlah pasien

Dinas Kesehatan DKI Jakarta akan lakukan evaluasi, terhadap lonjak jumlah pasien di rumah sakit daerah yang berada di Jakarta. Hal ini merupakan imbas dari diluncurkannya program Kartu Jakarta Sehat (KJS) oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).

"Sekarang kan era daftar sudah selesai. Kita akan evaluasi dalam waktu dekat seluruh keterampilan dokter di Puskesmas akan ditingkatkan. Jadi mereka enggak merujuk," kata Kepala Dinas Kesehatan Dien Emmawati di Balai Kota, Jakarta, Jumat (4/1).

Menurutnya, saat ini Pemprov DKI memiliki 22 Puskesmas yang dilengkapi fasilitas rawat inap, dengan 160 tempat tidur. Sehingga, nantinya akan ditambahkan laboratorium yang dapat memeriksa penyakit demam berdarah.

"Nah dokter dari RSCM dan FKUI yang kerjasama dengan kita, diturunkan di situ dan disharing. Penyakit seperti itu cukup di Puskesmas, sehingga rumah sakit umum daerah enggak kewalahan," terangnya.

Namun, dia mengakui telah terjadi lonjakan pasien 30 persen hingga 40 persen. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya tenaga medis di Puskesmas, sehingga Puskesmas merujuk ke rumah sakit daerah terdekat.

"Main rujuk. Nah itu yang enggak boleh. Misalnya kalau masyarakat maksa ingin dirujuk ya enggak bisa, Kalau di Puskesmas ada rawat inap ngapain dirujuk kalau misal penyakit depoid dan demam berdarah ngapain musti dirujuk, mending di Puskesmas. Prinsip dasarnya itu," jelasnya.

Oleh sebab itu, dokter-dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan
Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) akan direkrut dan diberdayakan di Puskesmas, selain itu dari segi peralatan dan laboratorium juga akan ditambah.

"Jadi pada kapasitas dan kompetensi yang dokter umum S1 kita tempatkan di situ. Nanti mulai Januari akan kita terapkan," tandasnya.

Sumber                : http://www.merdeka.com/jakarta/program-kartu-jakarta-sehat-picu-lonjakan-jumlah-pasien.html